Jakarta,Poskota-Nasional
Bertempat di DPR RI Senayan,Jakarta mengadakan RDP( Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi 5 dengan SRI Depi (Asosiasi Perempuan Pengusaha Properti) ,hadir ketua umum Sri Depi Risma Gandhi Wiwin Setiani Sekjen SriDepi, Nenty Heryanti Wakil Ketua umum bidang Bisnis dan Investasi dan Nani Nadira ,PLT Ketua DPD Jabar dan pengurus serata anggota ,Senen 26/9/2022.
Menurut Risma Gandhi sebagai ketua umum
Asosiasi Perempuan Pengusaha Properti Indonesia (Sri Depi ) satu-satunya asosiasi yang tidak menginginkan harga naik ,karena apa , selama ini juga kita punya stok rumah yang banyak over supply (kelebihan rumah) ,tidak terserap ke pasar ,Kenapa , karena kita masih ada hambatan dalam ,daya beli masyarakat yang akan membeli rumah yang sangat rendah ,ujarnya.
Masih rendah nya daya beli , penghasilan yang masih di bawah dua jutaan , untuk rumah subsidi cicilan nya hanya 1 juta , Apakah satu juta untuk biaya hidup sehari hari ,apa-apa bisa tidak untuk memenuhi kebutuhan untuk sehari hari ,Jadi ada sesuatu yang salah dalam regulasi ini yang harus dikaji ulang tentang kenaikan harga yang naik, bebernya.
Lebih lanjut Risma Gandhi ,menjelaskan Kami memohon kepada Komisi 5 untuk meminta pemerintah untuk mengkaji ulang terkait dengan harga-harga yang naik itu , harga yang naik itu bukan solusi , Bagaimana caranya para pekerja yang gaji nya masih UMK yang gaji masih terendah bisa membeli rumah, kalau harga Terus naik karena adanya harga yang naik, pada akhirnya multi effect para pekerja gaji UMK tidak dapat membeli rumah,imbuhnya
Kami para pengembang yang sudah investasi tapi tidak bisa operasional , tidak bisa keluar sertifikatnya bikinnya juga tidak bisa diproses, ujarnya
Kemudian terkait PLN kami sangat meminta untuk kembalikan dalam skema hibah. Kenapa Karena sekarang itu berdasarkan dengan era awal yang harus dibayar full itu, kami terlalu berat terutama untuk program pemerintah harusnya untuk program pemerintah hibah dari PLN itu tetap harus dijalankan pemerintah harus mengkaji ulang lagi dan harus melibatkan kami pelaku usaha agar bisa langsung untuk merumuskan untuk kaji ulang dan merumuskan regulasi itu sehingga apa yang terjadi di lapangan, ujarnya.
Lebih lanjut Risma Gandhi,mengatakan Jadi acuan tolak ukur untuk membuat regulasi itu kan masukkan dari pelaku usaha untuk langsung membuat kesimpulan surat apa saja yang harus kita dukung dan yang harus kita dorong dalam surat yang dibuat Sri Devi nanti nya disampaikan ke komisi 5 DPR RI yang segera akan disampaikan Suratnya secepatnya, ujarnya.
Menurut nya, Harapan dari Sri Depi, menyampaikan permasalahan teknis terkait dengan di PUPR itu cepat teratasi, Kemudian untuk mengenai harga yaitu harus ada kajian terkait regulasi ujarnya.
Menurut Risma Gandhi,mengatakan berharap bahwa bisa punya rumah di seluruh wilayah Indonesia punya rumah jadi , Kami membawa ke komisi 5 DPR RI ini agar pemerintah Merealisasikan secara detail antara kebijakan dan kami sebagai pelaku usaha properti khususnya menyediakan rumah bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ,tambah Risma Gandhi ketua umum Sridepi Srikandi pelopor pengusaha properti Indonesia kepada Poskota- Nasional.