Nursanna Marpaung: JAGASAWITAN Mengelar Dialog Pemangku Kepentingan Buruh Dalam Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

 

Jakarta, Poskota Nasional

Dalam Rangka Ulang Tahun Ke 2 Jejaring Serikat Pekerja-Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)  menggelar agenda dialog publik bersama lintas serikat buruh/pekerja.

Hadir dalam perayaan 2 tahun berdirinya Japbusi, diantaranya Simrin Singh Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta perwakilan federasi serikat buruh/pekerja yang tergabung dalam JAPBUSI.

Dalam kata sambutannya, Memed Kosasih perwakilan pengurus GAPKI mengatakan, pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI, beruntung bisa bekerja sama dengan JAPBUSI selama 2 tahun ini. Apalagi, dalam kerja sama tersebut, tercetus gerakan Jaringan Ketenagakerjaan Untuk Sawit Berkelanjutan (Jaga Sawitan). Sehingga, bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam memajukan industri sawit dan mensejahterakan buruh sawit.

“Tahun 2023, devisa yang kami dapatkan dari industri sawit mencapai Rp.470 triliun. Penerimaan devisa ini menjadikan negara dalam neraca perdagangan negara tetap positif. Industri sawit juga menyerap 16,2 juta tenaga kerja,” ucapnya,

Artinya, ia menjelaskan peran industri sawit, baik dari manajemen perusahaan sampai buruhnya semuanya memberikan kontribusi yang sangat baik. Dan kinerja yang sudah bagus ini ada baiknya harus tetap dirawat. Sehingga nantinya, industri sawit bisa memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan negara ini.

“Walau industri sawit telah memberikan sumbangsih yang baik, tapi tantangan untuk kedepannya juga sangat banyak. Salah satunya, produksi sawit hari ini sedang jalan ditempat, atau cenderung menurun. Sementara, konsumsi dalam negeri terus mengalami peningkatan, khususnya untuk pangan oloekimia dan biodiesel. Kalau tidak ada upaya untuk peningkatan produktivitas, maka ekspor produksi kelapa sawit akan mengalami penurunan,” terangnya.

Maka, kata Memed, mau tidak mau, produktivitas penananam kelapa sawit harus ditingkatkan. Diantaranya, meningkatkan produktivitas pekerja di sektor industri kepala sawit. GAPKI sendiri sudah berkomitmen untuk mempromosikan kerja yang layak di perusahaan. Dan sudah beberapa tahun ini GAPKI telah bekerja sama dengan ILO perwakilan Jakarta dan Timor Leste, Kemnaker RI serta Japbusi.

“Tujuan dari kerja sama ini untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit, melalui berbagai kegiatan. GAPKI juga ikut mendorong agenda dialog sosial, antara perwakilan pengusaha, serikat buruh/pekerja dan pemerintah. Baik di tingkat perusahaan maupun nasional. Supaya terciptanya hubungan industrial yang harmonis dalam membangun industri kelapa sawit,” ungkapnya.

Terakhir, ia sudah banyak kerja sama yang dilakukan GAPKI bersama JAPBUSI selama 2 tahun ini. Seperti membuat pelatihan, kegiatan dialog sosial dan pendampingan advokasi. “Masih banyak tantangan dan pekerjaan yang harus kita kerjakan bersama untuk kedepannya. Semoga kita semakin kompak memperjuangkan hak asasi manusia (HAM, dan melindungi perempuan dan anak serta mensejahterakan buruh di industri kelapa sawit,” ucapnya.

Nursanna Marpaung President Jagasawitan yang juga Sekretaris Eksekutif JAPBUSI menyampaikan 2 tahun berdirinya JAPBUSI, karena terjalinnya hubungan baik antara GAPKI dan pemerintah. Sekarang ini, ada 16,2 juta buruh/pekerja yang bekerja di industri kelapa sawit dan 2 tahun Jaga Sawitan telah banyak membuat program untuk pendampingan buruh.

“Kami telah banyak melakukan kegiatan dialog sosial bersama GAPKI dan pemerintah. Sekarang ini kami juga sedang merencanakan membuat modul buku panduan tentang hak-hak buruh di industri sawit,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, program-program yang dilakukan ini tujuannya untuk menyelesaikan hubungan industrial yang efektif.

Lalu mendorong agar kebebasan berserikat buruh di lingkungan perusahaan serta melindungi hak buruh perempuan dan melindungi anak-anak dari praktik kerja paksa. Termasuk memperjuangkan hak jaminan sosial terhadap buruh juga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“JAPBUSI sangat mengapresiai GAPKI yang telah ikut mensuport program-program hak layak hidup buruh di industri sawit. Tanpa ada kolaborasi yang baik, saya yakin industri sawit menghasilkan devisa negara yang sangat besar. Saya berharap, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) harus mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Jaga Sawitan,” ujarnya.

Karena itu, Nursanah menegaskan sudah waktunya pemerintah harus memperhatikan dan memprioritaskan kesejahteraan buruh di sektor industri kelapa sawit. Pasalnya, industri sawit merupakan sektor perusahaan yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. “Saya berharap dialog publik yang diadakan hari ini bisa merumuskan agenda dan program dialog yang berkemajuan serta menciptakan kerja layak di industri sawit,” tambah Nursanna Marpaung kepada Poskota- Nasional